Pengaturan Skor (2): Supremasi Hukum dan Peran Media
Sejatinya, kasus pengaturan skor di persepakbolaan dunia pasti melibatkan penegak hukum dalam membongkar praktik kotor itu. Peran media dalam pengungkapan kasus juga tak bisa diremehkan. Media melalui tulisan dengan berbagai pemberitaan berguna untuk memberikan informasi se-akurat mungkin dan juga menggiring opini publik. Eksposur media bisa membuat pelaku pengaturan skor bisa tersudut sehingga mereka harus menggunakan segala cara untuk menghilangkan bukti, termasuk melakukan praktik "pembersihan" orang-orang sekitar dan jurnalis.
Pengaturan skor sendiri tumbuh subur karena ketidakprofesionalan klub dan lemahnya supremasi hukum dalam memberantas praktek perjudian. Ingat statement ini "hanya" berlaku di Indonesia mengingat praktek judi dilarang di masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sedangkan di Eropa, praktek perjudian masih diperbolehkan dengan catatan pemain dilarang "pasang" taruhan di liga negaranya. Di Rusia, perjudian bola dilarang, bahkan sponsor klub liganya dilarang mengandung unsur judi dalam aturan federasinya (RFU).
Menurut Declan Hill dalam bukunya "The Insider's Guide to Match-Fixing in Football", 3 unsur yang paling banyak berperan penting dalam pengungkapan pengaturan skor dan pertandingan ialah polisi, media dan pengakuan pelaku. Tapi pengakuan pelaku bergantung pada niat pelaku dan hasil investigasi kepolisian. Sejatinya, program seperti Mata Najwa cocok untuk menginvestigasi kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Mungkin di Indonesia, pemberantasan praktek ini butuh waktu lama mengingat institusi kepolisian masih rentan disuap bandar dan runner judi. Tambah lagi media di Indonesia hampir semuanya dimiliki politisi yang punya kepentingan "tertentu" dengan pelaku pengaturan skor dan mafianya.
Mau tak mau, langkah pertamanya adalah suporter pun harus kritis dengan buat media sendiri demi terungkapnya praktek pengaturan skor. Jangan terlalu fanatik buta ke klub. Mindset suporter harus diubah. Yang kedua, peran praktisi hukum melalui advokat dan dosen bidang hukum untuk tingkat kampus, ajarkan budaya jujur dan integritas agar memiliki integritas kuat. Terakhir, polisi harus ingat sila ke-5 Pancasila. Semua orang jika terlibat kasus pengaturan skor harus ditindak tegas sekalipun pelakunya adalah saudaramu atau rekan profesi kepolisian itu sendiri. Ini penting agar supremasi hukum bisa ditegakkan sehingga tidak lagi KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) dan memberi efek jera ke pelaku. Mudah-mudahan demikian.
Pengaturan skor sendiri tumbuh subur karena ketidakprofesionalan klub dan lemahnya supremasi hukum dalam memberantas praktek perjudian. Ingat statement ini "hanya" berlaku di Indonesia mengingat praktek judi dilarang di masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sedangkan di Eropa, praktek perjudian masih diperbolehkan dengan catatan pemain dilarang "pasang" taruhan di liga negaranya. Di Rusia, perjudian bola dilarang, bahkan sponsor klub liganya dilarang mengandung unsur judi dalam aturan federasinya (RFU).
Menurut Declan Hill dalam bukunya "The Insider's Guide to Match-Fixing in Football", 3 unsur yang paling banyak berperan penting dalam pengungkapan pengaturan skor dan pertandingan ialah polisi, media dan pengakuan pelaku. Tapi pengakuan pelaku bergantung pada niat pelaku dan hasil investigasi kepolisian. Sejatinya, program seperti Mata Najwa cocok untuk menginvestigasi kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Mungkin di Indonesia, pemberantasan praktek ini butuh waktu lama mengingat institusi kepolisian masih rentan disuap bandar dan runner judi. Tambah lagi media di Indonesia hampir semuanya dimiliki politisi yang punya kepentingan "tertentu" dengan pelaku pengaturan skor dan mafianya.
Mau tak mau, langkah pertamanya adalah suporter pun harus kritis dengan buat media sendiri demi terungkapnya praktek pengaturan skor. Jangan terlalu fanatik buta ke klub. Mindset suporter harus diubah. Yang kedua, peran praktisi hukum melalui advokat dan dosen bidang hukum untuk tingkat kampus, ajarkan budaya jujur dan integritas agar memiliki integritas kuat. Terakhir, polisi harus ingat sila ke-5 Pancasila. Semua orang jika terlibat kasus pengaturan skor harus ditindak tegas sekalipun pelakunya adalah saudaramu atau rekan profesi kepolisian itu sendiri. Ini penting agar supremasi hukum bisa ditegakkan sehingga tidak lagi KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) dan memberi efek jera ke pelaku. Mudah-mudahan demikian.
Comments
Post a Comment